Makassar, 22 Mei 2025 – Digital Resilience Indonesia (DiRI) kembali memperkuat komitmennya dalam membangun ketahanan digital masyarakat melalui partisipasi aktif dalam forum akademik. Kali ini, DiRI hadir sebagai pembicara dalam sesi Digital Politics Guest Lecture yang diselenggarakan oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Bosowa, Makassar.

Mengusung tema “Access as A Right: Tools, Tactics, and Technologies for Combating Digital Repression”, kuliah tamu ini menghadirkan Hasrul Eka Putra, S.IP., Direktur Strategi Digital dan Kemitraan DiRI, yang membedah isu-isu krusial seputar represi digital yang kian marak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Dalam sesi berdurasi dua jam tersebut, Hasrul menyampaikan bahwa bentuk-bentuk represi digital telah bergeser dari metode konvensional menuju pendekatan teknologi canggih—seperti penyensoran konten, pemadaman jaringan (blackout), pengawasan daring, hingga penyalahgunaan regulasi siber. Fenomena ini terjadi seiring meningkatnya kekuasaan negara dan korporasi dalam ruang digital yang belum sepenuhnya diatur secara demokratis.

“Tata kelola internet bukan hanya soal siapa yang punya kuasa, tapi siapa yang didengar,” tegas Hasrul dalam presentasinya.

Selain menjelaskan lanskap global tata kelola internet, materi kuliah juga menguraikan berbagai tantangan domestik di Indonesia: kesenjangan digital, minimnya literasi teknologi, serta kecenderungan negara mengambil pendekatan koersif dalam regulasi dunia maya. Di tengah situasi tersebut, Hasrul memperkenalkan sejumlah tools, tactics, dan technologies yang dapat digunakan oleh masyarakat sipil untuk mempertahankan hak atas akses digital—di antaranya penggunaan VPN, enkripsi komunikasi, jaringan komunitas berbasis satelit, serta penguatan solidaritas antar media dan LSM.

Acara yang berlangsung di Centre of ASEAN Studies, Lantai 2, Universitas Bosowa ini dimoderatori oleh Ayu Kartika J.T., S.IP., M.A., dosen program studi Hubungan Internasional. Mahasiswa peserta tampak antusias dan terlibat aktif dalam sesi tanya-jawab, menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap isu digital justice, kebebasan berekspresi, dan hak atas privasi di ruang siber.

Kehadiran DiRI dalam forum ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengetahuan, namun juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperluas ekosistem kolaborasi lintas sektor dalam advokasi tata kelola digital yang adil, inklusif, dan berbasis HAM.**