JAKARTA – Ruang digital Indonesia hari ini bukan lagi sekadar tempat bertukar informasi, melainkan medan pertempuran asimetris yang brutal. Akal Imitasi (AI) kini telah bergeser fungsi dari alat bantu kemudahan menjadi mesin akselerator yang memproduksi disinformasi secara massal, personal, dan sistemik untuk memanipulasi opini publik.
Fakta mengkhawatirkan ini dikupas tuntas dalam Kuliah Dosen Tamu bertajuk "Perang Narasi di Ruang Digital: Membongkar dan Melawan Manipulasi Data di Era Akal Imitasi" yang digelar oleh Program Studi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Digital Resilience Indonesia (DiRI).
Dalam paparannya, Hasrul Eka Putra dari DiRI membedah bagaimana elit politik dan aktor negara beralih dari disinformasi organik ke operasi terkoordinasi yang disebut Domestic Information Manipulation and Interference (DIMI). Operasi ini digerakkan secara struktural melalui ekosistem ekonomi bayangan yang melibatkan koordinator utama, pembuat konten, hingga pasukan buzzer anonim.
Mahasiswa jurnalistik, kata Hasrul, perlu memahami ancaman ini bukan hanya sebagai isu teknologi, tetapi sebagai tantangan mendasar bagi demokrasi, kebebasan pers, dan hak publik atas informasi yang benar.
“Jurnalis masa depan tidak cukup hanya mampu menulis berita. Mereka harus mampu membaca pola manipulasi, memahami bagaimana algoritma bekerja, dan mengenali ketika opini publik sedang direkayasa,” tegasnya.
Hasrul mencontohkan taktik nyata berupa metode Brute Force yang pernah membajak narasi revisi UU KPK pada September 2019. Saat itu, lebih dari 500 ribu cuitan palsu diproduksi hanya dalam satu minggu untuk menenggelamkan tagar penolakan organik dengan tagar pabrikasi #KPKTaliban. Dampaknya masif, mampu membalikkan arah opini publik hingga 44,9% masyarakat tiba-tiba menyetujui pelemahan institusi tersebut.
"AI telah mengubah disinformasi menjadi senjata massal yang sangat personal. Kita tidak sedang berhadapan dengan sekadar hoaks eceran, lebih dalam lagi ada operasi DIMI yang terencana untuk mendistorsi fakta dan membungkam suara kritis," ujar Hasrul Eka Putra. "Saat ruang publik dibombardir oleh akun siber robotik dan manipulasi insentif seperti giveaway politik, maka kita bisa menyaksikan bagaimana daya kritis masyarakat sedang dimatikan secara perlahan."
Menanggapi fenomena ini, Direktur DiRI sekaligus Dosen Jurnalistik Data UIN Jakarta, Farabi Ferdiansah, menegaskan bahwa mahasiswa jurnalistik harus melihat ancaman ini secara konkret. Ruang digital kita saat ini sedang mengalami darurat ekosistem yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan literasi dasar.
"Masalahnya, masyarakat kita baru sekadar menyentuh aspek literacy. Padahal, untuk menghadapi kejahatan data dan monopoli realitas digital, kita butuh fondasi yang jauh lebih kokoh, yang mencakup empat pilar utama: literacy, ethics, culture, dan security," tegas Farabi Ferdiansah.
Guna memberikan modal praktis bagi gerakan perlawanan sipil, acara ini juga dirangkai dengan peluncuran buku “Strategi Kampanye Digital untuk Organisasi Non-Profit” sekaligus memperingati Hari Buku Nasional. Buku ini dirancang khusus sebagai panduan bagi organisasi non-pemerintah (CSO) dan lembaga non-profit dalam menjaga kebersihan digital (personal hygiene) serta membangun sistem pertahanan berlapis dari ancaman doxing, peretasan, hingga sekstorsi.
Melalui kuliah umum ini, mahasiswa jurnalistik UIN Jakarta didorong untuk tidak menjadi penonton pasif. Di era di mana negara mencoba mendikte realitas lewat algoritma, mahasiswa dan masyarakat sipil harus mulai membangun infrastruktur tandingan. Menggunakan perangkat Social Network Analysis (SNA) untuk membongkar kebohongan pabrikasi serta memperkuat koalisi fact-checking lintas media adalah jalan ninja untuk merebut kembali ruang publik yang sehat.**