Jakarta — Radikalisasi tidak lagi selalu dimulai di ruang pertemuan tertutup, forum ideologis, atau jaringan fisik yang terorganisasi. Ia kini bisa berawal dari sesuatu yang jauh lebih banal: linimasa media sosial, ruang obrolan gim online, atau rekomendasi algoritma yang muncul diam-diam di layar gawai anak muda.

Itulah benang merah yang mengemuka dalam Diplomacy Talk Webinar Series #4 yang diselenggarakan Lensa Diplomasi pada 7 Mei 2026. Mengangkat tema “Dari Timeline ke Ruang Tertutup: Propaganda Digital dan Transformasi Radikalisasi Menuju Pergeseran Pola Terorisme Kontemporer,” forum ini mempertemukan perspektif keamanan digital, psikologi, dan dinamika terorisme global untuk membaca perubahan wajah ekstremisme.

Namun dari seluruh diskusi, satu pesan paling tegas yang muncul bahwa ancaman terorisme modern tidak lagi semata-mata soal senjata atau jaringan, lebihd ari itu kini telah bergeser menjadi tentang perebutan perhatian, emosi, dan cara berpikir manusia di ruang digital.

Digital Resilience Indonesia (DiRi) menjadi salah satu pembicara dalam Diplomacy Talk Webinar Series #4 ini. Melalui paparan Direktur DiRI, Farabi Ferdiansah, DiRI menyoroti bagaimana ekosistem digital telah mengubah pola radikalisasi secara mendasar. Jika dulu proses perekrutan banyak berlangsung melalui kontak langsung dan relasi sosial konvensional, kini propaganda bekerja jauh lebih cair, tersebar, dan sulit dilacak.

“Radikalisasi telah bermigrasi,” ungkap Farabi.

Bukan lagi dari ruang publik yang mudah diawasi, melainkan bergerak ke ruang privat terenkripsi seperti Telegram atau Discord—tempat percakapan berlangsung lebih intim, lebih personal, dan lebih sulit dijangkau mekanisme moderasi publik.

DiRi memetakan bahwa propaganda modern tidak bekerja dengan model indoktrinasi kasar. Ia hadir melalui desain pengalaman digital yang familiar bagi generasi muda.

Salah satu fenomena yang mendapat perhatian adalah gamification. Platform gim, yang selama ini dipandang sebagai ruang hiburan, juga dapat dieksploitasi sebagai medium penyebaran ideologi kekerasan. Sistem penghargaan seperti poin, badge, tantangan, hingga anonimitas interaksi menciptakan lingkungan yang membuat keterlibatan emosional tumbuh perlahan—tanpa selalu disadari pengguna.

Pendekatan ini menandai perubahan besar dalam cara propaganda bekerja yaitu dari persuasi verbal menjadi rekayasa pengalaman.

Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa membangun ketahanan digital tidak cukup hanya dengan memblokir konten atau memperketat regulasi platform. Yang dibutuhkan adalah kemampuan publik—terutama generasi muda—untuk mengenali bagaimana manipulasi digital bekerja.

Perspektif tersebut diperkuat oleh psikolog Lufthania Anita, yang mengingatkan bahwa radikalisasi bukan semata problem ideologi, tetapi juga soal kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi.

Remaja, menurutnya, berada dalam fase pencarian identitas, pengakuan, dan rasa memiliki. Dalam konteks ini, propaganda digital sering datang menawarkan jawaban yang tampak sederhana: komunitas, makna hidup, bahkan rasa heroisme.

Paparan konten ekstrem tidak langsung menghasilkan kekerasan. Ada proses bertahap mulai dari rasa penasaran, identifikasi emosional, internalisasi pesan, hingga justifikasi tindakan.

Media sosial, kata dia, juga berperan dalam menormalisasi kekerasan. Konten agresif yang dikonsumsi berulang dapat mengikis sensitivitas empati, membuat tindakan kekerasan terasa biasa.

Sementara itu, pengamat keamanan Fajar Imam Zarkasyi memosisikan perubahan ini dalam kerangka sejarah terorisme global.

Ia menilai dunia sedang bergerak menuju kemungkinan “gelombang terorisme kelima”—fase ketika ancaman menjadi lebih terdesentralisasi, cair, dan tidak bergantung pada organisasi besar dengan struktur komando formal.

Dalam lanskap baru ini, ekstremisme sayap kanan, propaganda berbasis internet, hingga penggunaan meme dan simbol budaya populer menjadi instrumen perekrutan yang efektif.

Ideologi tidak lagi selalu dikemas dalam manifesto berat. Kadang ia hadir sebagai lelucon, potongan video, atau simbol visual yang mudah dibagikan.

Inilah transformasi paling mengkhawatirkan. ketika ekstremisme tampil dengan wajah yang terasa akrab, ringan, bahkan “keren”.

Karena itu, pesan utama webinar ini tidak berhenti pada identifikasi ancaman. Diskusi jstru menegaskan pentingnya membangun digital resilience sebagai fondasi pertahanan sosial.

Dalam konteks ini, Digital Resilience Indonesia menempatkan ketahanan digital bukan sekadar literasi teknologi, melainkan kapasitas individu dan komunitas untuk tetap kritis, adaptif, dan tahan terhadap manipulasi informasi. Jika propaganda kini bertarung di ruang perhatian, maka pertahanan paling penting bukan hanya sistem keamanan siber—melainkan warga digital yang mampu membaca pola, mempertanyakan narasi, dan tidak mudah terseret arus.

Ancaman terorisme kontemporer mungkin tidak selalu datang dengan ledakan. Kadang ia datang sebagai notifikasi.***