Digital Resilience Indonesia (DiRI) berpartisipasi dalam National Meeting on Strengthening ASEAN Capacity for Chemical, Biological, and Radiological Disinformation Detection and Response yang berlangsung pada 9–11 November 2026 di Jakarta. Pertemuan nasional ini diselenggarakan oleh United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) bekerja sama dengan Network of ASEAN Chemical, Biological and Radiological (CBR) Defence Experts.

DiRI hadir atas undangan khusus UNICRI sebagai organisasi masyarakat sipil yang memiliki perhatian dan fokus dalam bidang ketahanan digital, misinformasi dan disinformasi, keamanan siber, serta komunikasi strategis. Dalam kegiatan ini, DiRI diwakili oleh Shafira Zahra Ramadhani (Junior Researcher) dan Auliana Raidah (Administrative Staff), yang menyampaikan perspektif dan pengalaman organisasi dalam menghadapi tantangan disinformasi di ruang digital.

Pertemuan ini mempertemukan perwakilan berbagai institusi pemerintah Indonesia, praktisi, dan pakar lintas sektor untuk membahas tantangan penyebaran disinformasi terkait ancaman kimia, biologis, dan radiologis (CBRN). Forum ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam memperkuat kapasitas nasional untuk mendeteksi, menilai, serta merespons disinformasi yang dapat muncul selama maupun setelah situasi krisis.

Dalam pernyataannya, DiRI mengangkat perspektif bahwa penanganan krisis CBRN tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknis dan respons kedaruratan, tetapi juga kemampuan mengelola lingkungan informasi dan menjaga kepercayaan publik.

"Informasi yang akurat tidak cukup hanya disampaikan melalui saluran resmi pemerintah. Informasi tersebut juga perlu menjangkau masyarakat melalui individu dan organisasi yang telah memiliki kepercayaan di tingkat komunitas," ungkap perwakilan DiRI dalam forum tersebut.

DiRI menyoroti peran organisasi masyarakat sipil sebagai trusted messengers yang dapat membantu menerjemahkan pesan resmi ke dalam bahasa, konteks sosial, dan jaringan lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan pendekatan ini, komunikasi krisis dapat menjangkau kelompok masyarakat secara lebih efektif, terutama ketika situasi darurat memunculkan ketidakpastian dan kekhawatiran publik.

Tiga Rekomendasi untuk Memperkuat Respons Disinformasi

Dalam forum tersebut, DiRI menyampaikan tiga rekomendasi praktis untuk memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi disinformasi dalam situasi krisis CBRN.

Pertama, melibatkan organisasi masyarakat sipil dalam rencana komunikasi krisis nasional. Pemetaan organisasi yang dapat berperan sebagai penyampai pesan tepercaya di berbagai wilayah dan komunitas perlu dilakukan sejak sebelum krisis terjadi. Pembagian peran dan penyediaan materi komunikasi juga perlu dipersiapkan agar koordinasi dapat berlangsung lebih cepat ketika situasi darurat muncul.

Kedua, membangun kanal pemantauan dan peringatan dini bersama. Pemerintah, peneliti, pemeriksa fakta, dan organisasi masyarakat sipil memiliki perspektif serta akses yang berbeda terhadap dinamika informasi. Kanal koordinasi yang disepakati bersama dapat membantu berbagi indikasi awal, seperti tagar mencurigakan, jaringan akun yang terkoordinasi, atau rumor yang berkembang dalam bahasa lokal.

Ketiga, memperkuat kapasitas komunikator komunitas, bukan hanya juru bicara resmi. Selain kemampuan menyampaikan informasi faktual, komunikator komunitas perlu dibekali keterampilan menjelaskan ketidakpastian, merespons klaim keliru tanpa memperluas penyebarannya, serta menjaga keamanan diri ketika menghadapi serangan di ruang digital.

Ketiga rekomendasi tersebut menegaskan bahwa komunikasi krisis merupakan tanggung jawab bersama. Keberhasilan respons tidak hanya ditentukan oleh kualitas pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh siapa yang menyampaikannya, bagaimana pesan tersebut menjangkau masyarakat, dan seberapa besar kepercayaan publik terhadap sumber informasi.

Memperkuat Kolaborasi untuk Ketahanan Informasi

Partisipasi DiRI dalam pertemuan nasional ini menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman organisasi sekaligus memperkuat pertukaran perspektif dengan berbagai institusi dan pakar yang terlibat dalam kesiapsiagaan serta respons CBRN.

DiRI percaya bahwa ketahanan digital tidak dapat dibangun oleh satu institusi saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, peneliti, pemeriksa fakta, dan komunitas untuk membangun ekosistem informasi yang mampu menghadapi manipulasi informasi, disinformasi, serta tantangan komunikasi di era digital.

Sebagaimana ditekankan dalam pernyataan DiRI, dalam sebuah krisis CBRN, kepercayaan publik merupakan salah satu hal yang paling rentan terdampak dan paling sulit dipulihkan. Karena itu, penguatan komunikasi strategis, jaringan penyampai pesan tepercaya, dan koordinasi lintas sektor perlu menjadi bagian integral dari kesiapsiagaan nasional.

Melalui kontribusi ini, DiRI berharap dapat terus mengambil bagian dalam upaya memperkuat ketahanan informasi masyarakat serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih tangguh, aman, dan kredibel.**